News

Respons Positif untuk Jokowi yang Tak Setuju 75 Pegawai KPK Diberhentikan

Respons Positif untuk Jokowi yang Tak Setuju 75 Pegawai KPK Diberhentikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunai respons positif dari sejumlah pihak setelah menyatakan sikapnya atas polemik 75 pegawai KPK diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Jokowi tidak setuju TWK menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK itu.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menyatakan sepakat dengan sikap Jokowi. Habiburokhman berharap tidak ada satu pun pegawai KPK yang didepak gara-gara tidak lolos TWK.

“Secara garis besar kita sepakat dengan sikap bapak Presiden. Intinya jangan sampai ada yang disingkirkan, tetapi jangan ada juga yang disudutkan seolah ingin merusak KPK,” kata Habiburokhman, Senin (17/5/2021).

Politikus Partai Gerindra itu meyakini 75 pegawai KPK yang diberhentikan itu memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Dia mengatakan masih banyak aturan yang bisa ‘menyelamatkan’ 75 pegawai KPK itu agar tetap aktif terlibat dalam kegiatan pemberantasan korupsi.

“Kami yakin 75 orang tersebut maupun pimpinan KPK punya komitmen yang sama besar dalam pemberantasan korupsi. Masih banyak celah dalam UU KPK, PP 41/2020 atau Perkom 1/2021 untuk mengakomodir 75 orang itu,” tegas Habiburokhman,

Novel Dkk Minta SK Pemberhentian Dicabut

Di sisi lain, Novel Baswedan dan kawan-kawannya yang termasuk dalam pegawai KPK tidak lolos TWK mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Jokowi. Mereka pun mendesak pimpinan KPK segera mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian 75 pegawai KPK itu.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Sujanarko yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK.

“Pimpinan (KPK) harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan kepada pimpinan. Bersamaan dengan itu, pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut,” terang Sujanarko, Senin (17/5/2021).

Sujanarko kemudian mendorong pemerintah untuk memberikan tindakan tegas kepada pimpinan KPK terkait polemik pemberhentian 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu. Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai upaya agar ke depannya kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

“Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memastikan agar tindakan dan kebijakan semacam ini tidak berulang di lembaga anti korupsi yang seharusnya melihat pegawai sebagai aset penting organisasi dan punya fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi,” sambungnya.

Istana: Jokowi Berkomitmen Berantas Korupsi

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian memastikan pemerintah Presiden Jokowi tidak pernah melakukan pelemahan KPK. Sebaliknya, kata Donny, Jokowi tidak pernah mengubah komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Pemerintah tidak bergeser satu inci pun dari komitmen pemberantasan korupsi. Isu yang dibuat seolah-olah ada pelemahan KPK tidak benar,” tegas Donny, Senin (17/5/2021).

Donny mengatakan arahan Jokowi terkait polemik TWK KPK sudah jelas. Dia meminta TWK bukan menjadi satu-satunya dasar untuk penonaktifan 75 pegawai KPK.

“Presiden sudah menegaskan hasil TWK bukan dasar pemberhentian, melainkan masukan untuk perbaikan. KPK harus tetap menjadi lembaga antirasuah yang efektif dan tetap berpegang pada komitmen kebangsaan. TWK adalah masukan berharga buat perbaikan internal. Namun bukan satu-satunya dasar keputusan,” sambungnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya terkait pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Dia berpendapat TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk menonaktifkan mereka.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” tegas Jokowi

To Top