News

RM Cafe Langgar PSBB 2 Kali, Golkar: Jangan Macam-macam Saat Pandemi!

RM Cafe Langgar PSBB 2 Kali, Golkar: Jangan Macam-macam Saat Pandemi!

Sejumlah pihak menyoroti kejadian penembakan oleh oknum polisi Bripka CS yang menewaskan tiga orang di RM Cafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Di sisi lain, RM Cafe juga melakukan dua kali pelanggaran jam operasional terkait PSBB DKI Jakarta.

Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta izin RM Cafe dicabut secara permanen. Jusdistira mengingatkan pihak kafe tersebut untuk tidak macam-macam di tengah pandemi Covid-19.

“Kita minta RM Cafe dicabut izinnya permanen. Jangan macam-macam di saat pandemi seperti ini. Semua sektor usaha juga terdampak. Ini kayaknya RM Cafe mau menang sendiri. Kita akan kawal proses pencabutan izin permanennya,” kata Judistira, Jumat (26/2/2021).

Untuk diketahui, RM Cafe sudah mendapatkan sanksi sebanyak dua kali lantaran melanggar kebijakan PSBB DKI Jakarta. Judistira menilai pihak kafe tersebut tidak bisa diarahkan dengan baik sekalipun sudah ditimpa sanksi.

“Apalagi sudah disanksi dua kali. Artinya memang manajemen Cafe RM ini tidak bisa dibina. Sampai akhirnya ada kejadian tindak pidana (penembakan). Ini kan akibat dia melanggar jam operasional,” tegas dia.

Judistira mengajak para pelaku usaha untuk menjadikan kejadian di RM Cafe sebagai pelajaran berharga. Dia menegaskan penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat.

“Saya kira ini menjadi pelajaran untuk pelaku-pelaku usaha lainnya. Ikuti aturan! Kita masih berjuang memutus mata rantai Covid-19. Perlu dukungan semua pihak,” lanjutnya.

PDIP: Pengawasan Pemprov DKI Sangat Lemah

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengkritik Pemprov DKI Jakarta terkait pelanggaran kebijakan PSBB yang dilakukan oleh RM Cafe yang berujung pada insiden penembakan oleh oknum polisi. Gembong menyebut pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI terhadap kafe tersebut sangat lemah.

“Hal itu bisa terjadi karena pengawasan sangat lemah. Yang kedua koordinasi antar SKPD tidak terbangun dengan baik,” tegas Gembong, Jumat (26/2/2021).

Gembong kemudian meminta Pemprov DKI menerapkan aturan operasional bagi pelaku usaha secara tegas. Dia meminta tidak ada unsur tebang pilih dalam penerapan aturan tersebut.

“Terapkan sesuai Perda Covid-19! Jangan tebang pilih” sambung dia.

Cara RM Cafe Langgar PSBB

Sebelumnya, Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi menjelaskan cara RM Cafe mengelabui petugas untuk melanggar kebijakan jam operasional terkait PSBB DKI Jakarta. Bambang menyebut kafe tersebut menyamarkan bagian depan kafe agar terlihat tidak beroperasi.

“Cafe RM buka hingga larut malam dengan cara melakukan kamuflase pada bagian depan kafe. Sehingga tidak terlihat secara jelas bahwa kafe tersebut beroperasi,” terang Bambang, Kamis (25/2/2021).

Terkait pelanggaran yang dilakukan Cafe RM, Bambang menyerahkan pemberian sanksi kepada Satpol PP DKI Jakarta. Sebab, kata dia, Satpol PP-lah yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut, bukan Disparekraf.

“Terhadap pelanggaran PSBB oleh usaha tersebut, sudah ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Pelanggaran PSBB yang dilakukan oleh pengelola rumah makan/restoran/kafe sesuai Pergub No. 3 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 4, maka sanski administrasi yang diberikan merupakan kewenangan Satpol PP, bukan Dinas Parekraf,” lanjut dia.

Sementara itu, soal izin usaha, Bambang mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan. Hasilnya, kata dia, kafe yang melakukan pelanggaran kebijakan PSBB DKI itu memiliki izin beroperasi.

“Kafe tersebut memiliki izin operasional (TDUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui lembaga pengelola dan penyelenggara OSS pada 21 Mei 2019, dan saat ini sudah berlaku efektif,” terang Bambang.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top