News

Sebut Lebih Hebat dari Menlu, JK: Din Syamsuddin Tak Mungkin Radikal

Sebut Lebih Hebat dari Menlu, JK: Din Syamsuddin Tak Mungkin Radikal

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi dilaporkannya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB karena dianggap tokoh radikal. JK menyatakan tidak mungkin Din sebagai sosok radikal.

Bahkan, kata dia, Din menjadi pelopor dialog antaragama hingga tingkat internasional.

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal. Dia pelopor dialog antargama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia ‘pak Din, Anda ini lebih hebat dari menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan inter-religius’. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal,” kata JK, Senin (15/2/2021).

JK kemudian berbicara soal status ASN Din sebagai fungsional akademis. Menurutnya, seorang akademisi boleh-boleh saja melontarkan kritikan terhadap pemerintah berdasarkan keilmuannya. Hal ini berbeda dengan ASN berada di dalam pemerintah yang dilarang melontarkan kritikan.

“ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintah, itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah di situlah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN, tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu,” terang JK.

ASN Berprofesi Dosen Tak Masalah Kritisi Pemerintah

JK yang pernah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode I itu menjelaskan ASN berprofesi sebagai dosen boleh mengkritisi pemerintah. JK mengatakan ASN dosen yang kritis terhadap pemerintah tidak hanya Din Syamsuddin. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak tidak mempersoalkan hal itu.

“Yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan pak Din saja, tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri, kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI, ada pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah, itu tidak apa-apa. Dia profesional, dan itu tidak melanggar etika ASN,” jelas JK.

JK menyebut negara bisa saja menjadi otoriter jika tidak ada pandangan kritis terhadap pemerintah. Dia lantas meminta semua pihak setop mempersoalkan sikap kritis Din Syamsuddin terhadap pemerintah.

“Bayangnkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif, maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi pak Din sebagai ASN dan padangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak mengerti undang-undang,” sambungnya.

GAR Alumni ITB Laporkan Din Syamsuddin

Untuk diketahui, saat ini Din Syamsuddin masih berstatus sebagai ASN yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidyatullah Jakarta. Dia juga bersatuts sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) di ITB.

Din dilaporkan oleh GAR Alumni ITB kepada KASN karena dianggap telah melakukan pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan memang ada pihak yang mengadukan persoalan Din kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Namun, Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan menindaklanjuti pelaporan tersebut.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB, menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklnjuti, apalagi memproses laporan itu,” terang Mahfud MD.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top