News

Sejarah PT. Freeport Masuk Ke Indonesia

sejarah freeport masuk indonesia

Freeport masuk ke Indonesia, sebuah perusahaan tambang yang berada di Indonesia, perusahaan tambang ini merupakan yang paling besar di Dunia dan yang paling tua di Indonesia.

PT. Freeport adalah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoran yang seluruh sahamnya dimiliki oleh asing yakni Amerika. Perusahaan tambang emas ini terletak di dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Papua – Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung Emas, Tembaga, dan Perak keseluruh penjuru Dunia.

Kontrak pertambangan selama 30 tahun di tanda tangani pada 5 April 1967 antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan, Slamet Bratanata dan perwakilan Freeport Sulfur.

Kontrak ini bahkan ditanda tangani 3 tahun sebelum rakyat Papua memutuskan merdeka atau bergabung dengan Indonesia lewat pendapat rakyat atau PEPERA.

Rezim orde Baru dibawah Jendral Soeharto memiliki andil besar memuluskan Investasi Amerika dibidang pertambangan yang setelah sebelumnya Soekarno mengambil sikap bermusuhan terhadap negara-negara barat.

Setelah menyerahkan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia masalah pengawasan atas usaha pertambangan yang masih dikuasai Belanda dan asing menjadi isu yang sangat peka.

Juli 1959, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Teuku Muhammad Hasan dan kawan-kawan, menyusun MOSI yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah membenahi usaha pertambangan di Indonesia. Isi MOSI yang dibentuk oleh Teuku Hasan dan kawan-kawan tersebut antara lain :

sejarah freeport masuk indonesia

Membentuk Komisi Negara Urusan Pertambangan dengan tugas sebagai berikut :

  • Menyelidiki pengolahan pertambangan di Indonesia
  • mempersiapkan rencana UU pertambangan
  • Mengatur pengolahan minyak
  • Mengatur status pertambangan minyak di Indonesia
  • Menetapkan pajak dan harga minyak
  • Mengusulkan pertambangan sebagai sumber penghasilkan Negara
  • Menunda pemberian izin dan memperpanjang eksplorasi
  • pertambangan di Indonesia

Menanggapi MOSI yang di bentuk oleh Teuku Hasan dan kawan-kawan ini panitia negara yang dibentuk oleh Pemerintah berhasil menyiapkan naskah rancangan UU pertambangan, namun karena silih bergantinya Kabinet rancangan UU ini tak pernah sampai ke DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara).

Dimasa ini lah tuntutan untuk melakukan Nasionalisasi Usaha Pertambangan Asing menguat. Dikarenakan pemimpin kita pada saat itu menyimpan sikap mendua, Bung Hatta misalnya tidak menginginkan Nasionalisasi di pertambangan terlalu cepat sementara yang lainnya yang lebih banyak Partai Nasional Indonesia yang jiwa Nasionalisasinya tinggi menginginkan cepat terwujudnya Nasionalisasi Pertambangan Asing di Indonesia.

Tetapi yang terjadi adalah proses Nasionalisasi tidak sejalan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan management perusahaan-perusahaan dengan sekala besar.

Setelah nasionalisasi banyak tambang-tambang Indonesia dikelola oleh orang-orang militer yang terjadi banyak korupsi besar-besaran, salah management dan lain sebagainya yang membuat perusahaan-perusahaan tambang Indonesia bergenjolak.

Disaat itulah Freeport melakukan Ekspedisi ke Papua untuk menyelidiki kandungan mineral yang terkandung di dalamnya. Tahun 1960, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya Indisemenwe pada tahun 1899 warisan Kolonial.

Pada tahun 50-an terbentuk tiga BUMN Migas Nasional yang di bangun dari sisa-sisa lapangan minyak yang ada di banyak daerah. Ketiga Perusahaan Minyak Nasional ini kemudian bergabung menjadi satu yakni PERTAMINA. Dari Asosiasi Pertambangan Indonesia, pemberian izin pertambangan dipihak Asing dimulai di tahun 1966 saat Ekonomi Indonesia mengalami Inflasi sebanyak 600%. Untuk mendorong masuknya Investasi Swasta Asing diberikan kemudahan antaranya pajak.

Tapi bagi Aktivis Jaringan Atokasi Tambang atau JATAM pemberian kontrak karya kepada Perusahaan Swasta Asing memberikan kontribusi minim untuk Indonesia.

Sebenarnya tidak ada nilai lebih pada negara maupun rakyatnya sendiri, karena jika berbicara masalah kontribusi terhadap negara didapat dari royalti dan pembayaran pajak. Faktanya untuk pertambangan umum sendiri Royalti dan Pajak tiap tahun tidak pernah beranjak.

Baca Juga : Film “Sexy Killer”, Dibalik Potret Industri Tambang Indonesia

Artinya walapun seberapa besar perusahaan tambang di Indonesia jika tidak dikelola oleh Negara sendiri maka hasilnya akan dinikmati oleh negara asing yang ikut serta atas nama sahamnya.

67 tahun setelah Indonesia merdeka, hasil-hasil Mineral dan Migas masih dipertanyakan. Apakah benar-benar memenuhi harapan Konstitusi dan para pendiri bangsa.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top