News

Seluruh Jenjang Sekolah Swasta Bakal Kena PPN

Seluruh Jenjang Sekolah Swasta Bakal Kena PPN

Pemerintah akan menarik PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada jasa pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam draf Rancangan UU Revisi UU No 6 Thn 1983 soal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dikutip dari detikcom, Kamis (10/6/2021), rencana pemungutan PPN pada jasa pendidikan tertulis di Pasal 4A.

Sesuai dengan PMK 011 Thn 2014 terkait Kriteria Jasa Pendidikan yang Tak Dikenai PPN. Seperti PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan hingga bimbel. Selain jasa pendidikan, jasa angkutan udara domestik, jasa angkutan umum di air dan darat serta jasa tenaga kerja juga akan dikenai PPN.

Sementara, jenis jasa yang tak dipungut PPN adalah jasa keagamaan, hiburan, kesenian, perhoteln dan jasa yang disediakan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara umum.  Selain itu, beberapa barang juga akan dihapus dari ketentuan yang tak dipungut PPN. Barang tersebut yaitu barang hasil tambang,  barang yang tak termasuk hasil tambang batu bara dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu, barang kebutuhan pokok juga akan dikenakan pajak.

Lihat Juga: Waduh! Sembako Bakal Kena Pajak, DPR Protes

Sebelumnya, draf RUU KUP tersebut telah menuai kritik, salah satunya dari PPP (Partai Perstuan Pembangunan) yang tak menyetujui rencana tersebut.

“Itu kan baru draf RUU KUP. Karena itu sebelum draf RUU diajukan kepada DPR, sebaiknya dirapikan dahulu mengingat hal itu memberatkan rakyat. Ini juga mengesanan pemerintah tak punya cara lain untuk menggenjot di sektor pajak,” tutur Achmad Baidowi atau Awiek, Sekretaris Fraksi PPP DPR pada Kamis (10/6/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menuturkan pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomis masyarakat menurun. Awie menegaskan rencana PPN 12% tersebut bukannya akan membantu menstimulus ekonomi, namun justru menjerat masyarakat.

“Apalagi kini era pandemi, ekonomi sedang lesu. Rakyat mengalami kesusahan terkait penghasilan. Sejauh ini, untuk pemulihan ekonomi memang kudu merangsang stimulus. Sebab jika di erea pandemi diberlakukan kenaikan PPN, dikhawatirkan tak tepat sebab bukan jadi stimulus, (namun) justru menjerat,” ujarnya.

To Top