News

Sengkarut STRP Yang Wajib Dikantongi Pekerja Untuk Keluar-Masuk Jakarta

Sengkarut STRP

Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan surat tanda registrasi pekerja (STRP) selama perberlakuan PPKM darurat. Tapi baru hari pertama saja STRP sudah memicu polemik. Tidak sedikit para pekerja yang gagal masuk ke wilayah jakarta karena tak memiliki STRP.

Selain itu, banyak warga yang kesulitan dalam mengakses laman Jakevo untuk mendaftar pengajuan surat tanda registrasi pekerja. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, laman tersebut sampat terganggu atau down pada, Senin (5/7/2021).

“Hari ini sistemnya maish diuji coba. Perlu saya infokan, sistem tadi pagi hingga siang mengalangi hang hingga sore. Sebab kapasitas untuk menampung aplikasi satu juga pengguna bersamaan. Hari ini yang mengakses 17 juga,” tutur Anies, Senin (5/7/2021).

Awalnya, pendaftaran surat tanda registrasi pekerja ini memang bisa dilakukan secara pribadi. Tetapi, dengan adanya kendala server pada laman Jakevo, Anies mengubah kebijakan tersebut, sehingga hanya perusahaan maupun kantor yang bisa mengajukan pendaftaran.

Lihat Juga: Senin Pertama Pada PPKM Darurat, Pintu Masuk Menuju Jakarta Macet Panjang

“Langkah yang kami lakukan yaitu mulai saat ini hanya mengizinkan perusahaan yang melakukan pendaftaran. Bukan individu. Kemudian perusahaan memasukkan nama pegawainya yang akan masuk kerja,” terangnya.

Selain itu, Anies juga dengan tegas mengatakan hanya perusahaan sektor esensial dan kritikal saja yang bisa mengajukan pendaftaran STRP. Sementara, perusahaan di luar sektor esensial diminta tak melakukan pengajuan pendaftaran. Sementara bagi pegawai atau ASN yang bekerja di wilayah DKI juga tak memerlukan STRP. Karena, ASN termasuk sebagai pekerja di sektor yang dikecualikan.

“Dari situ nanti bakal dikeluarkan STRP, prosesnya paling lama 5 jam usai data dimasukkan. Dengan seperti itu dapat bekerja secara efisien. Yang registrasi bukan pribadi, tetapi perusahaan tempat bekerja memasukkan nama pegawai di situlah nanti proses verifikasi,” lanjut Anies.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga meminta supaya Anies bisa menerbitkan surat tanda registrasi pekerja bagi masyarakat yang akan melintas di pos penyekatan secepatnya.

“Jadi segera ada keputusan, mungkin dari Gubernur, ataupun Dinas Tenaga Kerja untuk secepatnya mengeluarkan ini (surat keterangan kerja). Jadi tak ada polemik di lapangan yang lalu membuat masalah baru,” tutur Sigit.

Kapolri menyebut, masyarakat masih banyak yang bingung mengenai pekerjaannya apakah termasuk dalam sektor esensial, kritikal atau non esensial. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik penyekatan.

Menurut Sigit, apabila STRP tersebut tidak segera terbit, petugas bakal kewalahan dalam mengawal dan menjaga pos penyekatan PPKM darurat. Selain itu, perdebatan antara masyarakat dan petugas juga sulit dihindari.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top