News

Soal Usulan Penundaan Pemilu, PKS Minta Jokowi Bersuara

Soal Usulan Penundaan Pemilu, PKS Minta Jokowi Bersuara

Usulan penundaan pemilu sejumlah partai koalisi Jokowi menjadi perbincangan hangat para petinggi politik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut polemik tersebut akan selesai jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.

“Polemiknya akan selesai kalau Presiden tegas menyatakan Pemilu dilaksanakan 2024. Itu pernyataan sederhana dan mudah. Kecuali, jika Presiden punya pendapat lain,” kata Mardani, Senin (28/2/2022).

Mardani menjelaskan alasan mengapa Jokowi harus bersuara terkait munculnya usulan penundaan pemilu. Menurut dia, polemik tidak akan berkepanjangan jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan penjelasan.

“Semua narasinya akan disampaikan ke Presiden. Sebagai Kepala Negara, penjaga konstitusi, pak Jokowi punya kewajiban moral memberikan penjelasan. Biar polemik penundaan pemilu segera berhenti,” tuturnya.

Mardani menegaskan partainya menolak dilakukannya penundaan pemilu. PKS, lanjut dia, akan mengawal agar penyelenggaran pemilu dilakukan pada 14 Februari 2024.

“Semua mengawal pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. PKS tegas menolak penundaan Pemilu,” tegas petinggi PKS itu.

Istana Minta Pemerintah Tak Diseret Terkait Isu Penundaan Pemilu

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini meminta pemerintah tidak diseret-seret tekait munculnya isu penundaan pemilu. Faldo menegaskan isu tersebut bukan inisiatif pemerintah, melainkan partai politik.

“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. sebagai sebuah aspirasi, tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” papar Faldo, Senin (28/2/2022).

Faldo menyampaikan pekerjaan pemerintah saat ini sangat banyak. Dia melanjutkan pemerintah tidak punya waktu untuk memikirkan soal penundaan pemilu.

“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak. Tidak ada waktu!” sambungnya.

PPP Sepakat Isu Pemilu Ditunda Bukan dari Pemerintah

Di sisi lain, Ketua DPP PPP Achmad Baidlowi menyatakan Presiden Jokowi tidak terindikasi mengusulkan penundaan pemilu. Pria yang akrab dipanggil Awiek itu sepakat dengan pernyataan Faldo Maldini bahwa isu pemilu ditunda berasal dari partai politik.

“Sampai saat ini belum ada indikasi permintaan Jokowi. Yang mengusulkan kan pertama kali cak Imin, kemudian pak Zul, kemudian ditanggapi yang lain. Saya kira ini usulan dari parpol. Dan, sampai saat ini pemerintah kan belum bersikap,” ucap Awiek, Senin (28/2/2022).

Untuk diketahui, memang ada tiga Ketua Umum dari partai politik dari koalisi pemerintah yang menyuarakan pemilu ditunda. Ketiga Ketua Umum itu di antaranya: Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) dan Airlangga Hartanto (Ketua Umum Golkar).

Awiek menegaskan partainya akan selalu patuh terhadap konstitusi. Meski, menurut dia, bisa saja pemilu ditunda. Akan tetapi, hal itu harus dilakukan dengan mengandalkan logika berpikir yang matang.

“Kalau kami PPP dari awal kita taat konstitusi. Dan, dalam politik tentu segalanya bisa mungkin (terjadi) tapi kita harus pakai logika berpikir,” paparnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fachri Bachmid menyatakan usulan pemilu ditunda tidak akan bisa tewujud. Sebab, hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

“Itu konsekuensi dari kita menganut sistem demokrasi konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau adanya wacana penundaan Pemilu, sayangnya Undang-Undang Dasar sendiri tidak memberikan jalan keluar itu,” terang Fachri, Senin (28/2/2022).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top