News

Soal Wacana Jokowi Cawapres di 2024 yang Tuai Pro Kontra

Wacana Jokowi Cawapres di 2024

Wacana Jokowi cawapres di 2024 kini ramai dibicarakan dan menuai pro dan kontra. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengeluarkan klarifikasi terkait isu tersebut.

Wacana ini menjadi polemik di antara partai politik hingga mantan Ketua MK. Menurut MK, pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi Jubir MK Fajar Laksono dan bukan sikap resmi dari Lembaga.

“Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI,” bunyi siaran pers Humas MK awak media media, Kamis (15/9/2022).

Jimly Asshiddiqie: Presiden 2 Periode Tidak Bisa Jadi Cawapres!

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa presiden 2 periode tidak dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hal ini merespon berbagai tafsir di media terkait isu Jokowi cawapres di Pilpres 2024.

“Pasal 7 UUD tidak boleh hanya dibaca harfiah tapi harus dibaca dengan sistematis & kontekstual,” ujar Jimly kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

Bunyi Pasal 7 UUD 1945:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Bunyi Pasal 8 (1):

Lihat Juga: Elektabilitas Jokowi Naik, Fadli Zon : Batuk Saja Jadi Berita

Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wapres sampai habis masa jabatannya.

“Jika Jokowi jadi Wapres 2024, maka Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7. Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin, kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pilpres 2024 nanti,” jelasnya.

Denny Indrayana Respon Wacana Jokowi Cawapres

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengkritik wacana Jokowi cawapres di 2024. Ia memaparkan alasan Jokowi tidak bisa maju sebagai cawapres.

“Tidak Bisa. Mengapa? Karena Pasal 7 UUD 1945, membatasi masa jabatan presiden untuk maksimal 2 periode,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Selain itu, ia juga menjelaskan terkait tidak bisanya dijalankannya mekanisme Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tentang penunjukkan Wakil Presiden ketika Presiden berhalangan. Hal tersebut menurut Denny membuat Jokowi dimungkinkan jadi Presiden lebih dari 2 periode.

Jika wacana tersebut akan terjadi, ujar Denny, secara hukum seseorang bisa menjadi presiden dan wakil presiden selama 3 periode. Ia menyebut periode pertama bisa sebagai presiden, periode kedua sebagai wakil presiden dan terakhir kembali jadi presiden.

Bambang Pacul: Jokowi Mau Jadi Wapres Sangat Bisa, Asal Diajukan Parpol

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebelumnya angkat bicara soal kemungkinan Jokowi cawapres di 2024. Ia menilai sangat munkin jika Jokowi ini maju sebagai cawapres, tetapi ada syaratnya.

Dia menegaskan tidak ada aturan yang menghalangi Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi wapres. Namun, menurut Bambang, Jokowi harus diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

“Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa. Tapi syaratnya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,” kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Lihat Juga: Jokowi Kian Akrab dengan Prabowo, Apa Maksudnya?

Menurutnya, Jokowi mempunyai potensi sebagai cawapres. Meski begitu, ia menuturkan bukan berarti PDIP memberikan peluang tersebut.

Lebih lanjut, Bambang Pacul menyerahkan wacana Jokowi cawapres 2024 kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebab, Bambang menilai soal capres dan cawapres adalah kewenangan Megawati.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top