News

Soroti Vonis 4 Tahun HRS, PKS Singgung Menteri Sepelekan Covid-19

Soroti Vonis 4 Tahun HRS, PKS Singgung Menteri Sepelekan Covid-19

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengomentasi vonis empat tahun penjara terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait kasus tes swab RS UMMI. HNW menyinggung menteri yang membuat onar soal Covid-19.

Mulanya, Wakil Ketua MPR RI itu menyebut ada ketidakadilan yang dialami HRS dalam kasus tes swab tersebut.

“Wajar bila HRS menolak dan menyatakan banding atas vonis hakim karena khalayak awam hukum pun bisa menilai adanya ketidakadilan dalam vonis tersebut dan ketidaksesuaiannya dengan fakta di lapangan soal ‘kebohongan’ dan fakta tidak terjadinya keonaran akibat pernyataan HRS,” kata HNW, Jumat (25/6/2021).

HNW menyebut dirinya tidak melihat timbulnya keonaran akibat pernyataan HRS terkait tes swab. Menurut dia, dakwaan jaksa yang mempersoalkan status Imam Besar HRS itu-lah yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

“Saksi ahli di bawah sumpah menyatakan bahwa pernyataan HRS bukan kebohongan. Berbeda dengan vonis hakim, ternyata tidak pernah terbukti bahwa setelah dipublikasikannya pernyataan HRS kemudian terjadi keonaran di masyarakat. Terjadinya keonaran di masyarakat justru akibat dakwaan jasa kepada HRS yang mempersoalkan (status) Imam Besar-nya HRS,” ungkapnya.

HNW kemudian menyinggung sejumlah menteri yang (disebutnya) menyelepekan Covid-19 di awal terjadinya pandemi. Dia menyoroti menteri yang menyebut Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Selain itu, dia juga mencotohkan menteri yang menyebarkan imbauan tidak memakai masker bagi orang sehat. Ada juga, lanjut dia, menteri yang menyebut masyarakat Indonesia kebal Covid-19 karena gemar makan nasi kucing.

“Pernyataan itu tidak sesuai fakta. Bahkan karena menyelepekan Covid-19 sehingga penanganan atasi virus ini tidak serius dan terprogram sejak awal. Ini mengakibatkan keonaran me-nasional, yang menimbulkan korban jiwa, ekonomi dan sosial-politik. Lalu, mengapa mereka tidak terkena sanksi hukum? Apalagi sampai ditahan dan dimajukan ke meja hijau?” tegasnya.

HNW Dukung HRS Mencari Keadilan

Petinggi PKS itu juga mendukung Habib Rizieq Shihab (HRS) mencari keadilan dengan melakukan banding pengadilan tinggi. Dia meyakini HRS adalah sosok yang selalu menaati prosedur hukum Indonesia.

“Sudah sangat wajar dan benar apabila upaya banding yang ditempuh. Ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat baik aparat maupun rakyat bahwa Habib Rizieq selalu menaati prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” ucap HNW.

HNW berharap pengadilan tinggi menangani kasus yang menimpa HRS itu dengan objektif dan adil serta bersikap independen. Dengan melakukan itu, Pimpinan MPR itu menyebut kepercayaan rakyat akan kembali terhadap penerapan hukum yang adil.

“Agar dengan demikian kembalilah kepercayaan rakyat, tidak menimbulkan keonaran dan kerumunan, apalagi saat ini Covid-19 semakin membahayakan,” sambungnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab divonis empat tahun penjara lantaran dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab RS Ummi. Hakim menilai berita bogong itu meresahkan dan menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

HRS sendiri memilih mengajukan banding daripada meminta grasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai divonis empat tahun bui. Pengacara HRS Azis Yanuar menyebut kliennya memilih banding bukan berarti menolak opsi grasi kepada Jokowi.

“Habib bukan menolak, tapi mengambil opsi banding karena tadi pilihannya hanya terima atau tolak putusan tadi. Habib dan kami putuskan menolak putusan majelis dan akan banding,” kata Azis, Kamis (24/6/2021).

Azis juga menilai hak pengajuan grasi tidak lazim disampaikan oleh hakim dalam sidang vonis.

“Sederhana saja sebenarnya. Tidak lazim dalam vonis dibacakan seperti itu, dibacakan opsi soal grasi,” sambungnya.

To Top