News

Mendagri : Selama Statusnya Masih Tahanan, Ahok Tidak Bisa Jadi Gubernur

Statusnya Masih Tahanan, Ahok Tidak Bisa Jadi Gubernur

Terkait kabar penangguhan penahanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok para pendukungnya meminta kepada hakim untuk dapat mengabulkan penangguhan penahanan tersebut. Harapan dari para pendukung Ahok dari penangguhan penahanan tersebut yakni Ahok dapat kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali.

Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri ‘Mendagri’ menjelaskan bahwa penangguhan penahanan tidak harus mengembalikan status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Misalnya, banding diputuskan tahanan kota, saya enggak melihat bebasnya, enggak melihat kotanya. Ditahan. Soal ditahan, ditahan di Cipinang, ditahan di Brimob, ditahan di kota, tahan kampung, tahan RW, kan ditahan. Pengertian ditahan bahwa dia tidak bisa melaksanakan tugas pemerintahannya,” ungkap Tjahjo (12/5).

Hal ini diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 3 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal yang menjelaskan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selain vonis 2 tahun penjara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga memerintahkan Ahok ditahan. Keputusan tersebut dinilai sebagai satu kesatuan.

oleh karenanya, Tjahjo dengan cepat menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Penunjukan tersebut semata-mata agar tidak ada kekosongan pemerintahan. Selain itu, kewenangan wakil gubernur tidak bisa menandatangani berkas.

“Kenapa kami percepat kemarin? Surat menyurat satu hari, bisa satu koper dua koper, bisa tiga koper. Jangan sampai terhambat pengambilan keputusan di DKI. Wakil Gubernur tidak berwenang untuk teken surat. Itu saja,” tegas Tjahjo.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top