News

Tanggapi Mahfud, Demokrat: KLB Sumut Bukan Persoalan Internal Belaka!

Tanggapi Mahfud, Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka!

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) kemarin hanya persoalan internal partai. Herzaky tidak sepakat dengan pernyataan tersebut.

“Penjelasan Prof Mahfud terlalu berputar-putar. Padahal permasalahan ini sangant simpel. KLB dagelan tersebut bukanlah persoalan internal Partai Demokrat belaka,” kata Herzaky, Sabtu (6/3/2021).

KLB Sumut bukan persoalan internal belaka lantaran, kata Herkazy, pihak penyelenggara adalah para mantan kader Partai Demokrat alias sudah menjadi ‘pihak eksternal’. Selain itu, dia juga menyebut ada keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di balik terselenggaranya acara tersebut.

“Karena yang menyelenggarakan adalan mantan kader Partai Demokrat dan pihak eksternal dari Partai Demokrat. Ada keterlibatan Kepala Staf Presiden yang nyata dan terang benderang, yang dibuktikan dengan dipilihnya nama beliau oleh KLB dagelan ini sebagai Ketua Umum abal-abal. Lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menerima keputusan ini,” terang dia.

Partai Demokrat: KLB Sumut Melawan Hukum

Herzaky melanjutkan KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu termasuk tindakan inkonstitusional atau melawan hukum. Menurutnya, KLB tersebut tidak sah lantaran berlawanan dengan aturan yang ada pada partai Demokrat.

Jelas ini inkonstitusional, bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat yang telah didaftarkan ke Kemenkum HAM, karena tidak sesuai dengan prasyarat yang diatur dalam AD/ART. Lalu diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak punya hak, serta dihadiri bukan pemilik suara sah, sehingga tindakan penyelengaraan KLB dagelan ini merupakan perbuatan melawan hukum,” tutur Herzaky.

Herzaky juga menilai Moeldoko bisa saja disebut telah melakukan ‘abuse of power’. Sebab, lanjut dia, Moeldoko saat ini menjadi orang dalam pemerintahan.

“Bahkan KSP Moeldoko bisa dikatakan melakukan ‘abuse of power’ mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan,” tambahnya.

Oleh karena itu, Herzaky mendesak pemerintah tidak memberikan legalitas untuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menegaskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah hingga tahun 2025 mendatang.

“Pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan. Apalagi AD/ART Partai Demokrat dan kepengurusan PD 2020-2025 yang dipimpin AHY telah disahkan oleh Kemenkum HAM,” apar Herkazy.

“Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko. Apalagi hanya menganggap ini isu internal,” lanjutnya.

Mahfud MD Sebut KLB Demokrat Masalah Internal

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD merespons terselenggaranya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Mahfud MD menyebut pemerintah tidak bisa ikut campur atas kegiatan tersebut.

“Sesuai UU 9/98. Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” ujar Mahfud MD di Twitter resminya, @mohmahfudmd, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud MD kemudian menyebut KLB Sumut bukan tergolong masalah hukum, melainkan masalah internal Partai Demokrat. Sehingga, kata dia, pemerintah tidak atau belum bisa menangani legalitas hukum baru dari Partai Demokrat.

“Bagi pemerintah sekarang, ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat,” terangnya.

“Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” imbuh dia.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top