News

Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Malah Salahkan Anak Buah

Bupati Bogor, Ade Yasin

Bupati Bogor, Ade Yasin, menolak telah melakukan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dia mengaku dipaksa mempertanggung jawabkan perbuatan anak buahnya yaitu Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam.

"Iya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade kepada awak media saat akan dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Ia mengakan suap kepada jajaran BPK Perwakilan Jawa Barat adalah inisiatif anak buahnya demi memperoleh predikat WTP Pemkab Bogor.

"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, Inisiatif Membawa Bencana," tutur Ade.

KPK sendiri telah menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021. Para tersangka tersebut juga ditahan selama 20 hari kedepan terhitung per 27 April 2022-16 Mei 2022.

Lihat Juga: KPK Menetapkan 3 Tersangka Kasus Suap Irman Gusmanz

Bupati Bogor Suap Tim Pemeriksa BPK

Bupati Bogor, Ade Yasin, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya diduga melakukan suap kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,9 miliar demi predikat WTP Pemkab Bogor. Suap diberikan lewat perantara Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam.

"Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade Yasin) melalui IA (Ihsan Ayatullah) dan MA (Maulana Adam) pada Tim Pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar," ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari.

Firli mengatakan Ade selaku Bupati Bogor 2018-2022 ingin agar Pemkab Bogor mendapatkan kembali predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2021.

Berikutnya, BPK Perwakilan Jawa Barat memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim atau pendahuluan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2021 Pemkab Bogor.

Lihat Juga: Wali Kota Tanjungbalai Suap Penyidik KPK, Janjikan 1.5 M

Mereka ditugaskan sepenuhnya untuk mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Kemudian, Ade Yasin mendapat laporan dari Ihsan Ayatullah bahwa laporan keuangan dari Pemkab Bogor jelek dan apabila diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat bakal mengakibatkan opini disclaimer. Lalu, Ade menanggapi dengan mengatakan, ‘diusahakan agar WTP’.

Firli menjelaskan proses audit tersebut dilakukan sejak Februari-April 2022 dengan hasil rekomendasi yaitu bahwa tindak lanjut rekomendasi 2020 telah dilakukan dan program audit laporan keuangan tak menyentuh area yang berpengaruh pada opini.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top