News

TGUPP Dicoret, 43 Orang Isinya Tim Kampanye Anies Sandi, Orang-Orang Gagal

TGUPP Dicoret, 43 Orang Isinya Tim Kampanye Anies Sandi, Orang-Orang Gagal

Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) telah menyerahkan draf evaluasi APBD DKI 2018 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun masuk ke dalam rekomendasi yang tak disetujui.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengatakan Kemendagri telah mengambil langkah tepat dengan mencoret pengajuan TGUPP. Sebab, 73 orang tersebut dinilai tidak mempunyai kompetensi dasar, terlebih lagi terdapat beberapa birokrat yang dianggap sebagai orang buangan.

“Mengapa jumlahnya begitu banyak dengan anggaran yang besar. TGUPP itu kan 30 orang dari birokrat lama, 43 lainnya itu dari tim kampanye Pak Anies dulu. Nah kebanyakan dari tim birokrat 30 itu sendiri adalah tim buangan, orang-orang gagal. Kemudian dari tim kampanye itu sendiri enggak punya kompetensi, harusnya dia punya kompetensi dasar yang digunakan untuk masukan ke Gubernur,” kata Trubus.

TGUPP sendiri telah ada sejak kepemimpinan Gubernur Joko Widodo yang kemudian diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Namun, tim TGUPP terdahulu diambil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat suka rela. Berbeda pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang ingin membuat ketentuan sendiri dengan memasukan anggaran TGUPP ke dalam APBD dan merekrut orang-orang pemenangan kampanyenya sendiri.

“Sebenarnya TGUPP sifatnya ethok. Tapi selama ini mereka masuk dalam anggaran gubernur dan mereka sifatnya suka rela. Kemudian pak Anies ini membuat TGUPP ini menjadi sifatnya resmi formal. Tapi itu kan enggak bisa karena kententuannya itu yang resmi itu cuman SKPD dan Deputi, jadi seharusnya mereka mengoptimalkan SKPD dan deputi saja,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah Anies yang memasukkan anggaran TGUPP ke dalam APBD 2018 dinilai telah melanggar aturan yang sudah ada selama ini. Terlebih lagi TGUPP, lanjutnya, seharusnya melekat pada biro administrasi sekertaris daerah.

“TGUPP itu melekat di biro administrasi sekertaris daerah. Jadi tidak bisa bersifat tersendiri. Tapi kalau dia mengatur sendiri nanti jadi disharmoni nanti banyak kepentingan disitu. Tetapi Pak anies salah persepsi ada sesuatu dibalik itu semua, karena Pak Gubernur ngotot,” tegas Trubus.

Dia pun menyarankan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu untuk mengikuti rekomendasi dari Kemendagri agar tidak membuat persepsi buruk dibenak masyarakat.

“Tapi sebenarnya itu memang hak Gubernur namun jumlahnya ini kan gak rasional. Karna bertentatangan dengan nalar publik maupun peraturan yang ada.Kalau menurut saya Pak Anies menyesuaikan saja dengan rekomendasi Kemendagri,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top