News

TP3 6 Laskar FPI Bentukan Amien Rais dkk Banjir Kritikan

TP3 6 Laskar FPI Bentukan Amien Rais dkk Banjir Kritikan

Amien Rais, Marwan Batubara. Edi Mulyadi dan lainnya membentuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI karena tidak puas dengan rekomendasi Komnas HAM. Menurut TP3, tewasnya 6 laskar FPI tergolong pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa.

“Mengapa kami tidak puas dengan Komnas HAM? Menurut pendapat tim bahwa ini justru menunjukkan pemerintah itu unwilling dan unable untuk melakukan penuntutan HAM berat. Kami berpendapat berbeda, HAM berat, bukan HAM saja yang sebagaimana disampaikan Komnas HAM,” tegas salah satu anggota TP3 Edi Mulyadi, Kamis (21/1/2021).

Lebih lanjut, TP3 juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan atas kejdian tewasnya 6 laskar FPI itu. Menurut mereka, Jokowi selaku pimpinan tertinggi di negara ini harus bertanggung jawab.

“Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggung jawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut,” kata anggota TP3 Marwan Batubara, Kamis (21/1/2021).

Gerindra: Jangan Dipolitisasi!

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman mengomentari TP3 6 Laskar FPI bentukan Amien Rais dkk yang menyatakan tidak puas terhadap rekomendasi Komnas HAM. Habiburrokhman meminta semua pihak setop politisasi kejadian penembakan di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) itu.

“Kalau saran saya, kasus ini jangan dipolitisasi. Biarlah berjalan di koridor hukum. Jadi kasihan korban dan keluarga, gara-gara politisasi, malah proses hukum menjadi rancu,” ucap Habiburrokhman, Jumat (22/1/2021).

Habiburrokhman menyatakan tidak sepakat dengan ketidakpuasan TP3 lantaran Komnas HAM ‘hanya’ merekomendasikan kejadian tewasnya 6 laskar FPI itu sebagai pelanggaran HAM biasa. Menurut dia, kejadian tersebut bukan termasuk pelanggaran HAM berat karena belum memenuhi unsur meluas.

“Saya tidak sepakat dengan teman-teman TP3. Kejadian itu tidak bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat karena tidak memenuhi unsur meluas dan sistematis. Jadi beda dengan kasus Timor Timur, di mana pembunuhan terjadi secara meluas di berbagai tempat,” terangnya.

PDIP: Terlau Jauh Kalau Jokowi Diminta Tanggung Jawab

Kritikan atas ketidakpuasan TP3 6 Laskar FPI bentukan Amien Rais dkk juga datang dari politikus PDIP Arteria Dahlan. Arteria menyebut TP3 yang meminta Jokowi bertanggung jawab atas kejadian tewasnya 6 Laskar FPI sebagai pandangan yang ‘terlalu jauh’.

Dia menegaskan, Jokowi tidak perlu berurusan atau tanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Tidak perlu. Sampai menyebut polisi melawan kewenangannya, apalagi menilai seharusnya Komnas HAM memberi rekomendasi kejadian itu sebagai pelanggaran HAM berat dan meminta negara, dalam hal ini pak Jokowi tanggung jawab atas kejadian itu. Terlalu jauh itu,” tegas Arteria, Jumat (22/1/2021).

Lebih lanjut, Arteria melihat TP3 berusaha melakukan politisasi atas kejadian tewasnya 6 laskar FPI itu. Ia menyarankan seluruh anggota TP3 untuk memahami makna dari pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM (biasa).

“Pahami betul apa yang dimaksud pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat. Apalagi sampai meminta pak Jokowi bertanggung jawab, kan tidak ada relevansinya. Jadinya menimbulkan antiputi publik, karena sudah terlihat adanya upaya-upaya yang mencoba menarik isu ini menjadi isu politik,” tegasnya.

Komnas HAM: Kami Sudah Bekerja Sesuai Fakta!

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab pun bersuara atas ketidakpuasan Amien Rais dkk terhadap rekomendasi pihaknya terkait kejadian tewasnya 6 Laskar FPI tersebut. Amiruddin menegaskan pihaknya bekerja sesuai fakta.

“Komnas sudah bekerja sesuai kewenangan yang ada. Telah bekerja dengan transparan berdasarkan fakta-fakta yang berhasil ditemukan Komnas. Hasilnya sudah disampaikan,” papar Amiruddin, Kamis (21/1/2021).

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top