News

TWK KPK Dikaitkan 2024, PKS: Mungkin Benar!

TWK KPK Dikaitkan 2024, PKS: Mungkin Benar!

Mantan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaitkan ‘kisruh’ tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024 mendatang. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pernyataan Febri bisa saja benar.

“Semua analisa punya kemungkinan benar. Besar kemungkinannya, arahnya jelas. KPK yang tidak independen dapat menjadi alat yang efektif untuk menjatuhkan satu atau lebih kandidat. Kontestasi Pemilu menjadi tidak fair lagi jika itu terjadi,” kata Mardani, Senin (7/6/2021).

Mardani kemudian menyoroti sejumlah pegawai KPK yang ‘didepak’ lantaran tidak lolos TWK. Menurut dia, kejadian itu perlu dilawan agar tidak ditiru oleh lembaga-lembaga lainnya untuk mendepak pegawai di dalamnya.

“Apa pun penyingkiran 75 yang pegawai KPK adalah langkah yang harus dilawan karena bisa jadi preseden dilakukan pada lembaga atau proses di tempat lain,” sambungnya.

Di sisi lain, politikus Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bukan hal baru lagi KPK dituding sebagai alat untuk kepentingan politik. Habiburokhman mencontohkan pengusutan kasus Anas Urbaningrum yang saat itu juga muncul tudingan politik.

“Tudingan KPK jadi alat politik bukan hal baru. Waktu pak Anas Urbaningrum dipersangkakan, juga ada narasi pengusutan tersebut kental nuansa politik sampai muncul ‘nabok nyilih tangan’,” terang Habiburokhman, Senin (7/6/2021).

Habiburokhman menegaskan dirinya enggan untuk berprasangka buruk terhadap KPK. Dia justru mendoakan lembaga antirasuah itu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Namun demikian, kami memilih untuk tidak berasumsi hanya berdasar prasangka. Lebih baik kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini di nana pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.

Kata KPK Soal TWK Dikaitkan dengan 2024

Juru bicara KPK Ali Fikri angkat suara menanggapi pernyataan Febri Diansyah yang mengaitkan TWK pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. Ali menilai analisis Febri terlalu jauh.

“Sebagai sebuah analisa, siapa pun boleh berpendapat dan kita hargai. Namun terlalu jauh jika mengaitkan pelaksanaan TWK bagi seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap KPK ini dengan kontestasi politik 2024,” kata Ali, Senin (7/6/2021).

Ali menegaskan KPK hingga detik ini masih memegang erat independensi dalam menjalankan tugasnya. Dia juga memastikan KPK selalu mengedepankan penegakan hukum sesuai dengan aturan dan koridor hulum yang ada.

“Prinsip kami, KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum maka dalam upaya penegakan dan pelaksanaan UU, kami lakukan sesuai dengan aturan dan koridor hukum. Hingga saat ini independensi masih menjadi prinsip kerja kami sebagaimana amanat UU KPK,” terang Ali.

“KPK tentu akan tegak lurus pada jalurnya sebagai penegak huku. Penanganan perkara tidak melihat latar belakang politik dan sosial pelakunya namun berdasarkan adanya kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan hulkum,” tambahnya.

Sebelumnya, Febri Diansyah menyoroti sejumlah pegawai KPK yang terdepak akibat tidak lolos TWK. Dia menyebut akan menjadi berbahaya jika independensi KPK hilang gara-gara dikuasai oleh kekuatan politik tertentu.

“Kalau kita bicara dalam konteks 2024, ada yang lebih berbahaya sebenarnya ketika KPK tidak independen. Kalau KPK bisa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu sehingga dia tidak independen. Kita tidak bisa bayangkan kontestasi politik akan berjalan secara fair di 2024 nanti,” tegas Febri, Minggu (6/6/2021).

Febri mengingatkan pentingnya independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Dia menegaskan independensi KPK perlu ‘diperjuangkan’ di samping sejumlah pegawai KPK yang terdepak akibat tidak lolos TWK.

“Ini risiko-risiko yang saya kira perlu dihitung serius. Sehingga, kita bisa bilang ini bukan soal 75 saja. 75 adalah poin penting yang kita perjuangkan. Tapi ada yang lebih besar yaitu independensi KPK, karena ini bisa ke mana-mana sebenarnya,” sambungnya.

To Top