News

UMP 2021 Tak Naik, Pengusaha Minta Buruh Realistis

UMP 2021 Tak Naik, Pengusaha Minta Buruh Realistis

Hal tidak biasa terjadi terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun ini. Lantaran, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta agar kepala daerah tak menaikkan UMP 2021. Penyebabnya tidak lain adalah pandemi COVID-19 yang dinilai menyulitkan dunia usaha untuk menaikkan upah.

Akhirnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK .04/X/2020 ditetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020. Serikat pekerja pun langsung mengecam hal ini.

Penolakan Keras dari Buruh

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat menuturkan pihaknya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut akan dikirim untuk menyikapo keputusan Menaker yang tak menaikkan UMP 2021.

Ia menjelaskan bahwa para buruh tetap meminta kenaikan upan minimum pada tahun depan.

“Kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Pak Presiden Jokowi dan juga kepada Bu Menaker dengan argumentasi yang kami telah siapkan. Intinya kami minta tetap ada kenaikan upah tahun 2021,” ujarnya, seperti dikutip dari laman detikcom, Rabu (24/11/2021).

Melalui surat itu, pihaknya bakal menyampaikan argumen yang jadi jadi alasan terkait kenaikan upah 2021.

“Ini dengan argumentasi dan semua alasan telah kami siapkan untuk nanti disampaikan kepada Pak Presiden dan Bu Menaker,” sambungnya.

Di lain sisi, Aspek Indonesia juga bakal menuruti arahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) soal aksi penolakan atas keputusan UMP tidak naik tahun depan.

“Jadi, satu, kita mengikuti instruksi organisasi KSPI (terkait UMP) sebab memang berafiliasi dengan KSPI. Kedua kami mengirim surat secara resmi ke Pak Presiden dan Ibu Menaker,” lanjutnya.

Pengusaha Harap Buruh Realistis

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Apindo Adi Mahfudz memaparkan keputusan pemerintah saat ini dinilai sudah tepat dan bijak. Karena di tengah situasi ekonomi akibat pandemi saat ini, setidaknya butuh waktu 3-5 tahun ke depan untuk memulihkan ekonomi.

“Kita harus realistis menyikapi dan tentunya mengutamakan kepentingan yang lebih besar yakni kesinambungan usaha dengan pekerja,” ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya jika UMP 2021 dipaksa naik hasilnya gelombang PHK tidak bisa dihindari, selain itu pekerja yang dirumahkan juga akan semakin banyak

Lihat Juga: 1,9 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Wabah Corona (Covid-19)

“Apabila hal itu tak dilakukan, gelombang PHK atau dirumahkan dan bekerja paruh waktu dapat terjadi. Hal inilah sebisa mungkin yang kami selaku pengusaha hindari dan sebisa mungkin tak melakukan PHK dan lainnya,” tuturnya.

Ia melanjutkan, saat ini kemampuan perusahaan untuk memberikan upah yang layak sangat terganggu karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih kurang. Namun, ia menyampaikan ruang dialog antara perusahaan dan pekerja tetap terkait penetapan upah tetap terbuka, terutama untuk perusahaan yang tak terdampak pandemi.

“Yang harus diingat bahwa kami memberikan ruang dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk memberikan solusi. Bahkan kami juga memberi rekomendasi bahwa apabila pengusaha tak terdampak COVID-19 sepenuhnya kita serahkan kepada bipartit hal kemungkinan penyesuaian upah,” sambungnya.

6 Kepala Daerah Tetap Naikkan UMP 2021

Menaker menyampaikan ada enam provinsi yang tetap menaikkan UMP, dari sebelumnya hanya 5 provinsi yang dipublikasi akan menaikan upah tahun depan. Satu provinsi tambahan tersebut yaitu Bengkulu.

“Ada enam provinsi yang menetapkan upah minimum 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 yakni Provinsi Jawa Tengah, DIY, Sulses, Jatim, DKI Jakarta dan Bengkulu,” terang Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR secara daring pada Rabu (25/11/2020) lalu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top