News

UMP DKI Dinaikkan 5,1 Persen, PDIP Sebut Calon Presiden

UMP DKI Dinaikkan 5,1 Persen, PDIP Sebut Calon Presiden

Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut ‘calon presiden’ dan ‘calon menaker’ saat membahas tentang kenaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen. Sebutan calon menaker itu ditujukan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah. Sementara itu, calon presiden tidak secara gamblang ditujukan untuk siapa, namun sangat diduga mengarah pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Yang terhormat, calon menaker dari calon presiden. Ya kita jokes dikitlah, kita ringan-ringan aja, masih calon. Jadi bapak belum tentu terpilih, calon presiden juga belum tentu terpilih,” kata Gilbert, Senin (27/12/2021).

Gilbert menilai revisi kenaikan UMP DKI dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen tidak masuk akal alias irasional. Menurut dia, prosedur yang dijalankan dalam melakukan revisi kenaikan UMP DKI salah sehingga berdampak pada ‘hasil produk’ yang juga salah.

“Kalau kita lihat banyak yang irasional, tidak masuk akal. Contohnya dewan pengupahan, saya baca di sini seakan-akan mereka disudutkan. Dewan pengupahan kan hanya beri masukan, decision maker siapa? Kalau dikatakan ini pak Andri yang memutuskan, tidak masuk akal juga,” terang Gilbert.

“Kita lihat bahwa di sini ada prosedur yang salah. Makanya, kemudian produknya juga salah. Kita tidak ingin DKI jadi rusak,” tambahnya.

Gilbert Sebut Pejabat Harus Terima Kritik

Lebih lanjut, politikus PDIP itu menegaskan pejabat harus menerima kritik dari pihak lain sebagai bahan evaluasi. Dia menuturkan kritik yang disampaikan demi kebaikan secara kolektif.

“Kalau kita kritik bukan untuk jatuhkan. Terimalah kritik sebagai audit, kalau kita bayar auditor mahal. Kalau terima kritik hanya panas telinga, jangan jadi pejabat dong,” tegas Gilbert.

Gilbert lantas kembali menyebut calon menaker dan calon presiden. Anggota Komisi B DPRD DKI itu meminta calon menaker memberikan masukan yang tepat kepada calon presiden terkait kenaikan UMP DKI tersebut.

“Calon menaker mesti beri masukan yang benar kepada calon presiden. Karena, gimana mau urus negara, SK Gubernur yang baru keluar 5,1 persen saja justru jadi masalah,” tuturnya.

Pemprov DKI Siap Jelaskan Kenaikan UMP 5,1 Persen ke Pemerintah

Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan pihaknya akan memberikan penjelasan terkait kenaikan UMP DKI 5,1 persen kepada pemerintah pusat. Pihaknya, lanjut Andri, akan berkomunikasi kepada Kemnaker dan Kemendagri.

“Sesuai dengan arahan dan anggota DPRD, kami akan melakukan komunikasi kepada Kemnaker juga Kemendagri (terkait) kenapa kebijakan ini kita ambil,” kata Andri, Senin (27/12/2021).

Andri memaparkan komunikasi yang dilakukan salah satunya bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah pusat terkait problematik DKI Jakarta. Dia berharap komunikasi yang hendak dilakukan dapat memberikan pemahaman yang baik.

“InsyaAllah, saya terus berbaik sangka setelah nanti ada komunikasi yang intens bahwa problematic daripada masing-masing daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ini InsyaAllah jadi pemahamann yang sangat bagus sehingga ini bisa diterima oleh seluruh pihak,” terang dia.

Untuk diketahui, UMP DKI 2022 mengalami kenaikan mencapai 5,1 persen dari (sebelumnya) 0,8 persen). Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 dipaparkan UMP DKI 2022 sebesar Rp 4.641.854.

“Menetapkan upah minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per bulan,” demikian bunyi isi Kepgub tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top