News

Waduh! Sembako Bakal Kena Pajak, DPR Protes

Waduh! Sembako Bakal Kena Pajak, DPR Protes

Sejumlah anggota DPR RI memprotes rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Faisol Riza menilai rencana tersebut tidak pantas diterapkan pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Janganlah, ini situasi begini. Situasi yang juga kita harus pikirkan di mana masyarakat tertimpa banyak beban. Sementara ekonomi belum tumbuh, jadi pemerintah perlu mempertimbangkan sembako ini untuk dikenai PPN. Saya yakin ini melukai rasa keadilan,” kata Faisol, Rabu (9/6/2021).

Faisol mengatakan masih ada banyak objek yang bisa dikenai pajak oleh pemerintah, selain sembako. Dia meminta pemerintah tidak membebani masyarakat karena pemungutan pajak terhadap objek vital seperti sembako.

“Toh kalau memang memerlukan penambahan pendapatan, masukan negara, masih banyak sektor lain yang bisa digali, dikembangkan. Jangan mengenakan beban lebih banyak ke masyarakat yang justru saat ini membutuhkan bantuan pemerintah,” tegas dia.

PD: Jangan Bebani Rakyat!

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron juga menolak rencana pemerintah mengenakan pajak untuk sembako. Herman menilai rencana sembako dikenai pajak itu bisa membebani rakyat.

“Sembako adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Jangan dikenakan PPN. Ingat masalah mendasarnya adalah ekonomi masyarakat sedang sulit. Kreatiflah dengan cara lain untuk meningkatkan fiskal negara, tanpa membebani masyarakat!” tegas Herman, Rabu (9/6/2021).

Di sisi lain, Eko Patrio, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN menyebut pemerintah terlalu memaksa untuk mencari pemasukan baru bagi negara. Menurut dia, sembako tidak pantas sebagai objek baru yang dikenai pajak.

“Di tengah pandemi saat ini, memang saya melihat bahwa pemerintah terlalu memaksakan untuk mencari sumber pemasukan baru. Dengan mengenakan PPN kepada sejumlah sembako tertentu, menurut saya ini adalah cara yang menunjukkan bahwa pemerintah kurang empati dan kurang kreatif dalam mencari objek pajak baru,” kata Eko, Rabu (10/6/2021).

Eko memprediksi daya beli masyarakat menengah ke bawah akan menurun jika sembako dikenai pajak. Sebab, pengenaan pajak akan berdampak pada kenaikan harga sembako itu sendiri.

“Dengan mengenakan PPN kepada sejumlah barang sembako maka tentu akan ada kenaikan harga sembako itu sendiri, dan turun berkontribusi mendorong inflasi yang tinggi. Bayangkan, di saat kondisi susah seperti ini karena pandemi, pemerintah memberikan beban tambahan kepada masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, masyarakat akan mengerem belanja sehingga pemulihan ekonomi berjalan lambat,” terangnya.

PPP: Sembako Jangan Dikenai Pajak

Desakan untuk meminta pemerintah membatalkan rencana pengenaan pajak terhadap sembako juga datang dari Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PPP Amir Uskara. Amir menilai rencana itu bisa berujung pada peningkatan warga miskin.

“Kita minta supaya sembako tak kena PPN. Kalau sembako yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kena pajak, pastinya akan menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan prosentase penduduk miskin, apa lagi dalam kondisi pandemi saat ini,” jelas Amir, Rabu (9/6/2021).

Amir kemudian menyoroti kondisi masyarakat menengah ke bawah di tengah pandemi ini. Dia menilai pengenaan pajak terhadap sembako akan memberatkan mereka.

“Apalagi golongan menengah dan bawah pendapatannya belum kembali seperti sebelum pandemi. Berdasar data BPS, ada 19,1 juta orang di Indonesia yang penghasilannya terdampak Covid-19, termasuk 1,62 juta orang menganggur akibat pandemi. Jumlah penduduk miskin naik jadi 10,19 persen. Ini perlu dijadikan pertimbangan kebijakan PPN karena berdampak pada seluruh kelompok masyarakat,” sambungnya.

Diketahui, rencana sembako kena pajak ini tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tertulis pada Pasal 4A, bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, sembako akan dikenai PPN.

To Top