News

WFH Sudah Biasa, Luhut Binsar Pandjaitan Ajak Work From Bali

WFH Sudah Biasa, Luhut Binsar Pandjaitan Ajak Work From Bali

Pemerintah meluncurkan rencana baru untuk memaksimalkan pemulihan pariwisata di Pualu Dewata. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), menyerukan program Work From Bali bagi kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Dengan program ini, pegawai kementerian akan bekerja dari Pulau Bali. Hal ini dinilai Menteri Luhut bisa membantu memaksimalkan pemulihan wisata Pulau Bali. Terutama untuk mendukung perhotelan di Bali.

Bahkan rencana ini sepertinya tak hanya jadi wacana. Luhut telah menandatangani nota persetujuan dukungan penyediaan akomodasi di sekitar The Nusa Dua Bali, Selasa (18/8/2021).

“Nota kesepahaman ini dibuat untuk usaha dalam mendukung peningkatan wisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip Good Corporate Governance. Bakal berlaku untuk 7 kementerian serta lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” terang Luhut, Rabu (19/5/2021).

Lihat Juga: Luhut Binsar Panjaitan Bantah Perusahaannya Terkait Panama Papers

Setidaknya terdapat 16 hotel di kawasan The Nusa Dua yang dibawah pengelolaan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Hotel-hotel tersebut akan bekerja sama dengan Kemenko Marves dalam menyediakan akomodasi serta fasilitas hotel.

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga turut hadir dalam penandatanganan tersebut. Ia berharap program ini menarik para pegawai pemerintah maupun swasta untuk mulai bekerja dari Bali. Dengan begitu, dapat membantu tingkat keterisian hotel di Pulau Dewata.

“Work From Bali semoga bisa menari para profesional di sektor pemerintahan ataupun dunia usaha. Untuk memastikan kenaikan tingkat kunjungan hotel,” tutur Sandiaga.

Kawasan The Nusa Dua sendiri sudah dipastikan mendapat sertifikasi sehat dan aman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Work From Bali Mendapat Kritikan Keras

Menurut Bhima Yudhistira, ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance, rencana bekerja dari Bali untuk pegawan kementerian hanyalah membuat anggaran. Menurut Bhima, anggaran APBN sebaiknya dimanfaatkan untuk mendukung belanja kesehatan serta perlindungan sosial.

“Jika pegawai pemerintah diminta Work From Bali, sepertinya sayang sekali anggaran APBN dimanfaatkan untuk perjalanan dinas. Masih banyak kebutuhan anggaran yang darurat. Yaitu belanja kesehatan serta perlindungan sosial,” tutur Bhima seperti dikutip dari detikcom, Kamis (20/5/2021).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah juga menilai bekerja dari Bali ini tidaklah benar. Bahkan cenderung melawan upaya pencegahan penularan COVID-19.

Lihat Juga: Bandara Ramai, Luhut: Kami Bukan Manusia Sempurna

“Ini kebijakan salah dan berlebihan. Ini justru akan kontraproduktif terkait dengan kemarin terdapat larangan mudik, pengetatan, dll. Publik juga jadi risih menyaksikan ini, kebijakannya tidak masuk gitu lo,” tutur Trubus seperti mengutip dari detikcom, Kamis (20/5/2021).

Di sisi lain, Trubus menilai Work From Bali berpotensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pegawai kementerian. Mulai dari bolos kerja, pemborosan, bahkan korupsi.

“Potensi penyimpangan banyak, bisa jadi pemborosan anggaran, bahkan korupsi. Belum lagi, di sana bisa aja mereka bukan bekerja malah foya-foya, jalan-jalan, main-main,” tutur Trubus.

To Top