Sports

Kedubes Inggris di RI Kibarkan Bendera LGBT, Memang Boleh?

bendera LGBT

Bendera pelangi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dikibarkan di kantor Keduataan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta. Bendera tersebut dikibarkan untuk memperingati hari anti-homofobia.

“Kemarin, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) – kami mengibarkan bendera LGBT+ dan menggelar acara, demi kita semua yang merupakan bagian dari satu keluarga manusia,” tulis  keterangan Kedubes Inggris untuk RI lewat akun resmi Instagram-nya, seperti dilihat LoperOnline.com, Sabtu (21/5/2022).

Hari anti-homofobia sedunia diperingati setiap tanggal 17 Mei. Melansir laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), homoseksualitas telah dihabus dari klasifikasi internasional mengenai penyakit Homofobia, Transfobia dan Bifobia, lalu apa artinya istilah-istilah tersebut?

Pengertian Homofobia, Transfobia dan Bifobia

Lihat Juga: Ungkapan Zulkifli Terkait Lima Parpol Pendukung LGBT

Melansir laman IDAHOBIT, berikut penjelasan istilah-istilah di atas:

Homofobia

Meliputi ancaman kasar, kekerasan, pelecehan dan sengaja mengucilkan seseorang dengan alasan seksualitasnya. Homofobia seksual merupakan bentuk paling umum, seperti rumor, pemanggilan nama hingga kata-kata kasar contohnya ‘homo’, ‘itu sangat gay’ dan lainnya.

Transfobia

Menunjukkan perasaan maupun tindakan negatif kepada seseorang yang beragam gender atau trans. Transfobia mencakup ancaman kasar, kekerasan, pelecehan atau sengaja mengecualikan seseorang dengan alasan jenis kelaminnya.

Bifobia

Pelecehan terhadap seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap satu jenis kelamin. Termasuk saat identitas mereka telah dihapus.

Kibarkan Bendera LGBT, Kedutaan Inggris Punya Kekebalan Diplomatik

Pengibaran bendera LGBT di kantor Kedubes Inggris pun memicu banyak protes. Namun, seperti kantor Kedubes negara lain, kantor Kedubes Inggris di RI juga dilindungi oleh kekebalan diplomatik.

Lihat Juga: Banjir Kritikan di Konten LGBT Podcast Deddy Corbuzier hingga Berujung Permintaan Maaf

Kekebalan diplomatik yaitu pembebasan terhadap kewajiban tertentu dan tuntutan hukum dari negara penerima. Hal tersebut dijamin oleh Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya.

Pada Konvensi Wina, dicantumkan bahwa gedung kedutaan merupakan’tempat misi’, yang meliputi lahan di sekitar lokasi dan tempat tinggal kepala misi diplomatik, terlepas dari siapa pemiliknya.

Konvensi Wina telah diratifikasi Indonesia pada April 1961. Kemudian pada 25 April 1982 dijadikan undang-undang yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Sudharmo dan disahkan pada 25 Januari 1982 oleh Presiden Soeharto.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

three × 4 =

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top