Pemerintah akan memberikan subsidi kepada Layanan Rel Terpadu (LRT) Jabodebek melalui skema Kewajiban Pelayanan Publik (PSO). Subsidi PSO ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional LRT Jabodebek agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Jumlah subsidi PSO yang akan diberikan hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp 66 miliar, dan ini tidak termasuk subsidi untuk infrastruktur.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengumumkan kebijakan ini pada tanggal 27 Agustus 2023. Selain itu, sebagai upaya untuk mempromosikan LRT Jabodebek dan merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-78, Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif promo dengan diskon 78%, yang akan berlaku hingga akhir September 2023. Tarif promo ini berupa tarif flat sebesar Rp 5.000,- untuk seluruh rute layanan, dengan harapan dapat mendorong masyarakat untuk memilih angkutan massal daripada kendaraan pribadi.
Adita juga mengungkapkan bahwa setelah periode tarif promo, akan diterapkan skema tarif dengan batas maksimal Rp 20.000,- untuk jarak terjauh, sementara tarif di bawahnya akan berlaku untuk jarak yang lebih pendek. Skema tarif ini akan berlaku mulai Oktober 2023 hingga Februari 2024.
Informasi lebih lanjut mengenai tarif LRT Jabodebek telah diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023. Menurut regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek dimulai dari Rp 5.000 untuk 1 km pertama, dengan penambahan Rp 700 per km berikutnya. Keputusan mengenai tarif ini telah melalui evaluasi oleh tim independen dari Polar UI dan PWC, bekerja sama dengan Operator dan Kementerian Perhubungan.
