Dalam suatu diskusi mengenai pemberantasan korupsi, Anies Baswedan, yang merupakan calon presiden potensial dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, berbicara tentang tiga alasan di balik tindakan korupsi. Pertama, salah satunya adalah keserakahan atau tamak. Anies berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah ini, hukuman harus diberlakukan dengan ketegasan maksimal agar orang-orang takut untuk terlibat dalam korupsi. Dia mengungkapkan pemikirannya saat berbicara sebagai narasumber dalam sebuah kuliah kebangsaan yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Anies juga mengusulkan penerapan hukuman yang melibatkan pemiskinan dan pengambilan harta dari para pelaku korupsi, karena menurutnya, ini adalah hukuman yang paling ditakuti oleh para koruptor. Dia menjelaskan bahwa alasan lain seseorang terlibat dalam korupsi adalah karena kebutuhan atau keperluan yang mendesak. Ada orang yang penghasilannya hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa hari saja, dan akibatnya, mereka terpaksa terlibat dalam korupsi. Anies berpendapat bahwa solusi yang tepat dalam hal ini adalah dengan memastikan bahwa gaji yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu, yaitu dengan memperbaiki sistem renumerasi.
Baca Juga: Bongkar Alasan Mahfud MD Tidak Akan Dukung Anies Sebagai Capres
Anies juga menyoroti bahwa faktor lain yang mendorong korupsi adalah sistem di dalam pemerintahan, lembaga, atau korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, ia mendukung upaya perbaikan atas sistem peraturan agar tidak ada lagi insentif untuk berperilaku koruptif. Menurut Anies, upaya pemberantasan korupsi harus lebih dari sekadar penangkapan pelaku atau pencegahan, tetapi juga harus mengatasi akar masalah seperti kebutuhan, keserakahan, dan perbaikan sistem.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan langkah kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik atau good governance, dan bahwa komitmen untuk mencapai hal tersebut harus kuat dari tingkat tertinggi hingga ke tingkat yang lebih bawah dalam pemerintahan.
